Anggaran Infrastruktur Naik 12 Persen, Prioritas ke Irigasi dan Jalan Daerah
Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran infrastruktur untuk tahun anggaran berikutnya, dengan porsi terbesar diarahkan ke jaringan irigasi dan pemeliharaan jalan daerah.

Pemerintah menaikkan pagu anggaran infrastruktur sebesar 12 persen untuk tahun anggaran berikutnya. Porsi terbesar diarahkan ke rehabilitasi jaringan irigasi dan pemeliharaan jalan daerah, dua pos yang selama tiga tahun terakhir menyerap realisasi paling rendah.
Keputusan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi terkait di parlemen pekan ini. Tambahan anggaran akan dibagi ke dalam tiga skema: penyelesaian proyek yang sudah berjalan, rehabilitasi aset yang rusak, dan pembangunan baru dengan syarat kesiapan lahan sudah tuntas.
Irigasi jadi prioritas pertama#
Sekitar sepertiga tambahan anggaran dialokasikan untuk jaringan irigasi. Pemerintah mencatat lebih dari 40 persen jaringan irigasi primer dan sekunder berada dalam kondisi rusak sedang hingga berat, yang menekan produktivitas lahan pertanian di sentra-sentra produksi padi.
Perbaikan irigasi memberi dampak paling cepat ke produksi pangan. Satu rupiah di irigasi kembali berkali-kali lipat dalam bentuk hasil panen.
Rehabilitasi akan dilakukan di jaringan yang melayani lahan seluas lebih dari 1.000 hektare, dengan pengerjaan dimulai pada awal musim kemarau agar tidak mengganggu jadwal tanam.

Jalan daerah dan syarat pencairan#
Pos kedua adalah pemeliharaan jalan daerah. Pemerintah akan menyalurkan dana melalui mekanisme transfer khusus dengan syarat pemerintah daerah menyerahkan data kondisi jalan yang telah diverifikasi.
Mekanisme penyaluran
Catatan dari parlemen#
Beberapa anggota komisi mempertanyakan kapasitas penyerapan, mengingat realisasi anggaran infrastruktur tahun sebelumnya berhenti di kisaran 78 persen. Pemerintah menjawab bahwa proses lelang akan dimulai lebih awal, yakni pada kuartal pertama, sehingga pengerjaan fisik dapat dimulai sebelum musim hujan.


Pembahasan detail per program akan dilanjutkan dalam rapat lanjutan bersama kementerian teknis dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Rekaman rapat kerja#
Penulis
Sari Wulandari
Reporter Nasional
Meliput kebijakan publik, pendidikan, dan pemerintahan daerah sejak 2016. Sebelumnya bertugas di desk hukum.